Perlu Pendamping Usaha di Setiap Kecamatan.


Posted on June 28, 2021 20:31

2737 views



    Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkandaya saing KUMKM sehingga tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala lebih besar atau ‘naik kelas’ sekaligus dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

    Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen.

    Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik mengatakan dengan jumlah pelaku usaha tersebut, terlihat adanya struktur ketidakseimbangan antara jumlah pelaku usaha mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

    "Untuk itu, perlu dibantu mewujudkan pola kemitraan antara UMKM dan usaha berskala besar, sehingga UMKM mampu memperbesar omset dan meningkatkan pendapatan bagi karyawannya. Setidaknya bisa mencapai upah minimum di daerahnya," kata Abdul Kadir Damanik..

    Dia juga mengatakan, dengan jumlah UMKM yang besar dan sebarannya yang luas mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dan sumber daya pembina yang terbatas, tenaga pendamping sangat strategis dan dibutuhkan.

    Saat ini, jumlah tenaga pendamping yang mampu direkrut oleh Kemenkop dan UKM sebanyak 4.242 orang terdiri dari PNS dan non PNS. Melalui sinergi dengan BDS di seluruh Indonesia terdapat tambahan tenaga pendamping sebanyak 2.253 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 6.495 orang.

    "Tapi ini masih di bawah jumlah kecamatan yang ada sebanyak 7.000-an. Baiknya 1 kecamatan 1 pendamping usaha," ujar Damanik.

    Terkait program peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendamping di lingkungan UMKM, telah terbit Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 02/Per/M.KUKM/1/2016 Tentang Pendampingan KUMKM dan Permenkop Nomor 24/Kep/M.KUKM/ VIII/2016 Tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Koperasi dan UMKM. Kemudian, atas kerja sama semua pihak juga terbit Kepmen Ketenagakerjaan Nomor:181 tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional.

    "Ke depan, tentunya kegiatan masih harus terus dilanjutkan dengan penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Koperasi dan UKM," tukas dia.

    Hingga saat ini Kemenkop dan UKM telah memfasilitasi pembangunan PLUT sebanyak 51 unit, terdiri dari 24 unit PLUT tingkat provinsi dan 27 PLUT tingkat Kabupaten/Kota. Sementara untuk tahun 2017, Kemenkop dan UKM bekerja sama dengan Pemprov Kaltim mengembangkan program PLUT Mandiri dan akan direplikasi secara lebih luas pada tahun-tahun berikutnya.

    Lingkup pelayanan PLUT KUMKM meliputi SDM melalui pelatihan. Produksi sendiri dilakukan melalui akses bahan baku, pengembangan produk, diversifikasi produk, standarisasi dan sertfikasi produk, serta aplikasi teknologi.

    Sementara pembiayaan meliputi penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan bank dan non bank, pengelolaan keuangan, dan advokasi permodalan. Pemasaran meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan, pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT, serta pengembangan database yang terkait pengembangan KUMKM


Search